Penyampaian Laporan Harta Karyawan Pegawai
6.1 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) selengkapnya klik dibawah ini :
6.2 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).pdf
Penanganan Benturan Kepentingan
5.1 Telah terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama selengkapnya dibawah ini :
5.2 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan internalisasi selengkapnya dibawah ini :
5.3. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan selengkapnya dibawah ini :
5.4 Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan selengkapnya dibawah ini :
5.5. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti selengkapnya dibawah ini :
Whistle – Blowing System
4.1 Whistle Blowing System sudah di internalisasi selengkapnya klik dibawah ini :
4.2 Whistle Blowing System telah diterapkan selengkapnya klik dibawah ini :
4.3 Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System selengkapnya klik dibawah ini :
4.4 Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti selengkapnya klik dibawah ini :
Pengaduan Masyarakat
3.1 Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan selengkapnya klik dibawah ini :
3.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat selengkapnya klik dibawah ini :
3.3 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat selengkapnya klik dibawah ini :
3.4 Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti selengkapnya klik dibawah ini :
Penerapan SIPP
2.1 Telah dibangun lingkungan pengendalian selengkapnya klik dibawah ini :
2.2 Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan selengkapnya klik dibawah ini :
2.3 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi selengkapnya klik dibawah ini :
2.4 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait selengkapnya klik dibawah ini :
Reform
AREA 5
Mekanisme Pengendalian
5.i.a Kerangka Logis Kinerja
Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
5.1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
5.2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)